Defisit anggaran Indonesia jadi 5,2% tahun depan

JAKARTA

Pemerintah memutuskan memperlebar target defisit anggaran 2021 dari sebesar 4,17 persen menjadi 5,2 persen dari Produk Domestik Bruto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pelebaran target defisit terjadi karena desain Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 masih diliputi ketidakpastian yang tinggi serta kemungkinan pemulihan ekonomi yang belum pasti akibat pandemi Covid-19 yang belum jelas kapan berakhir.

“Sebelumnya kesepakatan dengan DPR adalah defisit anggaran 4,17 persen, dengan catatan bisa naik jadi 4,7 persen. Namun Presiden Joko Widodo memutuskan memperlebar lagi menjadi 5,2 persen,” jelas Menteri Sri Mulyani seusai rapat terbatas kabinet di Istana Negara, Selasa.

Dengan pelebaran defisit itu, kata Menteri Sri Mulyani, maka pemerintah akan memiliki cadangan belanja sebesar Rp179 triliun.

Cadangan ini bisa bisa digunakan untuk prioritas belanja dalam upaya pemulihan ekonomi nasional pada tahun depan, ujar dia.

Menurut Menteri Sri Mulyani, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa prioritas belanja tahun depan adalah peningkatan ketahanan pangan, pembangunan kawasan infrastruktur, pengembangan infrastruktur teknologi informasi agar konektivitas digital dan teknologi bisa merata dan ditingkatkan.

Selain itu, cadangan belanja juga akan dipakai untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, terutama penanganan Covid-19 setelah 2020 dan dukungan biaya pengadaan vaksin.

“Presiden meminta kita untuk melakukan rapat terbatas lagi besok untuk membahas penggunaan anggaran tambahan defisit agar betul-betul produktif serta mendukung rencana belanja yang baik,” ungkap Menteri Sri Mulyani.

Presiden, kata dia juga menekankan agar belanja negara diarahkan pada sektor produktif yang bisa menurunkan kemiskinan dan pengangguran, selain itu bisa menimbulkan dampak ekonomi paling tinggi.

“Presiden akan sampaikan RAPBN 2021 secara formal di DPR nanti saat pembacaan nota keuangan,” tambah Menteri Sri Mulyani.

Menurut dia pemerintah terus berkomunikasi dengan pimpinan Badan Anggaran dan pimpinan DPR agar pelebaran defisit anggaran ini bisa melewati proses politik dengan baik.