Pelebaran target defisit RAPBN 2021 sebabkan rasio utang dekati 40%

JAKARTA

Keputusan pemerintah memperlebar target defisit RAPBN 2021 dari kesepakatan dengan DPR sebesar 4,17 persen menjadi 5,2 persen terhadap PDB berpotensi meningkatkan rasio utang mendekati 40 persen dari posisi saat ini sekitar 36 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan strategi untuk menutup defisit tersebut dan strategi pembiayaan akan disampaikan setelah nota keuangan pada pertengahan Agustus mendatang.

“Kita tetap lakukan langkah pembiayaan yang hati-hati dengan menggunakan sumber pembiayaan yang kita perkirakan akan memberikan dampak pada kestabilan SBN,” jelas dia sesudah rapat terbatas kabinet di Istana Negara, Selasa.

Menteri Sri Mulyani mengatakan pemerintah masih akan mengandalkan sumber pembiayaan dari penerbitan SBN baik domestik maupun global, konvensional dan syariah, serta retail dan nonretail sehingga bisa mendapatkan komposisi yang stabil.

“BI juga masih sesuai surat keputusan bersama (SKB) pertama untuk tetap bisa menjadi stand by buyer yang diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2020,” imbuh Menteri Sri Mulyani.

Dia menambahkan akan berdiskusi dengan Bank Indonesia (BI) terkait fungsi BI sebagai peserta dalam lelang reguler, ataupun melalui greenshoe option serta private placement.

“Ada juga sumber pembiayaan dari bilateral dan multilateral agar kita mendapat sumber dana yang relatif murah dan efisien, serta kita kelola dari outstanding utang secara hati-hati,” ungkap dia.

Menteri Sri Mulyani menjelaskan bahwa pelebaran target defisit tersebut karena masih adanya masalah Covid-19 yang menghantui seluruh negara, termasuk Indonesia, sehingga pelebaran defisit diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemulihan dampak Covid-19 dan juga pengadaan vaksin.

“Kita berharap ketidakpastian bisa turun, karena kita tidak tahu kapan sehingga pada 2021 masih ada ketidakpastian sehingga Presiden mempertimbangkan pelebaran defisit dalam desain APBN,” jelas dia.