Inalum, Freeport, dan Rio Tinto tanda tangani perjanjian lanjutan

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Holding Industri Pertambangan PT Inalum (Persero), Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, melakukan penandatanganan sejumlah perjanjian sebagai kelanjutan dari Pokok-Pokok Perjanjian (Head of Agreement) terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada Inalum.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan pada saat penandatanganan di Jakarta, Kamis, mengatakan sejumlah perjanjian tersebut meliputi perjanjian divestasi PTFI, perjanjian jual beli saham PT Rio Tinto Indonesia (PTRTI), dan perjanjian pemegang saham PTFI.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Inalum Budi G. Sadikin, dan CEO FCX Richard Adkerson, disaksikan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri LHK Siti Nurbaya di kantor Kementerian ESDM.

Dengan demikian, jumlah saham PTFI yang dimiliki Inalum akan meningkat dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen. Pemda Papua akan memperoleh 10 persen dari 100 persen saham PTFI.

“Perubahan kepemilikan saham ini akan resmi terjadi setelah transaksi pembayaran sebesar USD3,85 miliar atau setara dengan Rp56 triliun kepada FCX diselesaikan sebelum akhir tahun 2018,” ujar Menteri Jonan.

Menteri Jonan mengatakan dengan ditandatanganinya perjanjian ini, pemerintah akan menerbitkan IUPK dengan masa operasi maksimal 2x10 tahun sampai tahun 2041.

“Kewajiban PTFI untuk membangun pabrik peleburan (smelter) tembaga berkapasitas 2 sampai 2,6 juta ton per tahun akan terus kami monitor dan evaluasi perkembangannya, sehingga diharapkan dapat selesai dalam waktu kurang dari 5 tahun," tegas Menteri Jonan.

Izin yang akan diberikan pemerintah kepada PTFI dalam bentuk IUPK menurut dia, merupakan komitmen pemerintah dalam menjaga iklim investasi sehingga memberi kepastian dan keamanan kepada investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Menteri BUMN Rini Soemarno pada kesempatan yang sama mengatakan komitmen Inalum untuk menyelesaikan perjanjian divestasi saham PTFI sesuai dengan target, patut diapresiasi.

Menteri Rini menjelaskan dalam pengelolaan PTFI ke depan, Pemda Papua akan dilibatkan dengan memiliki 10 persen saham PTFI sehingga masyarakat Papua mendapat manfaat maksimal dari keberadaan PTFI.

"Sejalan dengan program hilirisasi industri pertambangan Indonesia, Inalum dan PTFI akan terus kami dorong agar proses hilirisasi dapat berjalan dengan baik,” jelas dia.

Hilirisasi menurut Menteri Rini, tidak berhenti pada pembangunan smelter tembaga, tetapi juga pengolahan lumpur anoda sebagai produk samping smelter menjadi emas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dalam mendukung kepastian investasi oleh Freeport dan Inalum, pemerintah memberikan kepastian mengenai kewajiban perpajakan dan kewajiban bukan pajak baik di tingkat pusat dan daerah yang menjadi kewajiban PTFI.

“Dengan selesainya proses divestasi saham PTFI dan peralihan Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK, maka dapat dipastikan bahwa PTFI akan memberikan kontribusi penerimaan negara yang secara agregat lebih besar dibandingkan pada saat KK berlaku,” jelas dia.

PTFI saat ini juga menyusun roadmap penanganan masalah lingkungan yang merupakan peta jalan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh di wilayah PTFI.