Indonesia waspadai pertumbuhan penerimaan yang melambat

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Kementerian Keuangan menyatakan mulai berhati-hati dan mewaspadai pertumbuhan penerimaan negara yang melambat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi APBN Kinerja dan Fakta di Jakarta, Jumat, mengatakan penerimaan negara hingga bulan Mei sebesar Rp728,5 triliun atau sudah mencapai 33,6 persen dari target pendapatan dalam APBN 2019 yang sebesar Rp2.165,1 triliun.

Penerimaan negara ini tumbuh 6,2 persen lebih rendah dari pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu sebesar 15,5 persen.

“Namun meskipun tumbuh, pertumbuhan tersebut melambat. Kita harus mulai hati-hati,” jelas dia.

Penerimaan negara pada Mei tahun lalu sebesar Rp686 triliun atau mencapai 36,2 persen dari target pendapatan dalam APBN 2018 sebesar Rp1.894,7 triliun.

Lebih lanjut, Menteri Sri menjelaskan pendapatan negara pada Mei ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp569,3 triliun atau 31,9 persen dari target Rp1.786,4 triliun.

Penerimaan perpajakan ini terdiri dari penerimaan Ditjen Pajak sebesar Rp496,6 triliun atau 31,5 persen dari target dan tumbuh 2,4 persen year on year dan penerimaan Bea Cukai sebesar Rp72,7 triliun atau 34,8 persen dari target tahun ini dan tumbuh 35,1 persen year on year.

“Secara keseluruhan, penerimaan perpajakan tumbuh 5,7 persen year on year,” jelas dia.

Pertumbuhan penerimaan perpajakan ini lebih rendah dari pertumbuhan periode yang sama tahun lalu mencapai 14,5 persen.

Selain itu, pendapatan negara juga terdiri dari penerimaan negara bukan pajak yang sebesar Rp158,4 triliun atau 41,9 persen dari target dan tumbuh 8,6 persen year on year.

Komponen penerimaan negara lainnya berasal dari hibah sebesar Rp0,7 triliun atau 162,3 persen dari target.

Menteri Sri menegaskan pernyataan untuk berhati-hati ini merupakan sinyal yang diberikan kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan juga dunia usaha untuk mengkonfirmasi kondisi yang sedang terjadi.

“Dengan begitu, (bisa dirancang langkah) apabila ada pelemehan, apa yang bisa kita lakukan,” tambah Menteri Sri.

Menteri Sri mengakui ada tekanan berat pada perekonomian, tetapi dia menegaskan untuk menjaga instrumen APBN tetap kredibel, sehat, dan transparan.