Menkeu: Instrumen keuangan negara harus bisa respons persoalan masyarakat

JAKARTA

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang kembali terpilih untuk masa jabatan 2019-2024 menekankan bahwa instrumen keuangan dan kekayaan negara harus bisa merespons dan menjawab persoalan masyarakat, perekonomian, dan juga bangsa.

“Jadi tidak mudah (untuk periode ini) karena pada saat yang sama, kondisi global juga melemah dan berimbas pada tekanan yang tidak kecil pada keuangan negara dari sisi APBN,” ujar Menteri Sri Mulyani dalam sambutan pertamanya sebagai menteri kabinet Indonesia Maju di Jakarta, Rabu.

Oleh karena itu, dia mengatakan jajaran Kementerian Keuangan harus bisa mencari alternatif kebijakan agar pembangunan bisa diakselerasikan sehingga tidak mengikuti siklus pelemahan ekonomi global.

Menteri Sri Mulyani mengatakan kebijakan harus bisa meng-counter pelemahan global yang bisa berimbas pada perekonomian dalam negeri melalui pendapatan baik pajak dan bea cukai, belanja negara, serta instrumen pembiayaan yang bisa menjadi alternatif pendukung penguatan ekonomi Indonesia.

“Saya harap tidak ada mental karena menterinya sama, jadi terjebak dalam ritme dan rutinitas yang monoton,” imbuh Menteri Sri Mulyani.

Menteri Sri Mulyani menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo berharap agar jabatan menteri harus disikapi serius dan memberikan kepemimpinan serta kontribusi nyata bagi perekonomian Indonesia.

“Kita diminta tidak korupsi, mendorong birokrasi yang efisien, dan berpikir yang selama ini unthinkable,” lanjut dia.

Dia menambahkan bahwa Presiden juga menekankan agar menteri-menteri bisa menggunakan ruang kebijakan yang ada dengan fokus pada delivery atau hasil dari kinerja.

“Cara kerja kita adalah agar keuangan dan kekayaan negara betul-betul jadi instrumen untuk men-delivery tujuan-tujuan, bukan hanya sekedar menghabiskan anggaran dan penyerapan negara,” tambah Menteri Sri Mulyani.

Dia meminta agar jajaran Kementerian Keuangan bisa memahami pola pikir Presiden tersebut meskipun tidak mudah.

Menteri Sri mengatakan Presiden memiliki visi agar pada 2045 Indonesia bisa terbebas dari jebakan kelas penghasilan menengah sehingga periode kepemimpinan kali ini menjadi sangat kritis.

“Kita harus terus mampu ikhtiar dalam mengidentifikasi adanya potensi Indonesia bisa masuk middle income trap,” kata dia.

Menteri Sri Mulyani menekankan produktivitas SDM, peningkatan kemampuan serta pendidikannya, dan institusi birokrasi Indonesia menjadi efisien, bersih, dan responsif terhadap tantangan zaman melalui kemampuan dalam mengadopsi penggunaan teknologi.