Pembangunan nasional perlu dukungan ekonomi syariah

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Bank Indonesia (BI) menyebut pembangunan nasional memerlukan dukungan dari berbagai aspek, termasuk dukungan dari ekonomi dan keuangan syariah melalui pembiayaan dan pasar keuangan syariah.

Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto mengatakan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kontribusi pembiayaan dan pasar keuangan syariah mengalami peningkatan.

Pembiayaan syariah, menurut dia, tidak hanya bersumber dari pembiayaan sindikasi perbankan syariah untuk pembangunan infrastruktur dan pembiayaan sosial dari dana haji untuk kemaslahatan umat, namun dari Surat Berharga Syariah Negara dan sukuk korporasi untuk membiayai proyek pemerintah.

“Sementara dari sisi pasar keuangan syariah diwujudkan melalui transaksi hedging syariah dan repo syariah yang secara lebih aktif dilakukan oleh perbankan syariah,” ujar Erwin dalam seminar ‘Kontribusi Pembiayaan dan Pasar Keuangan Syariah pada Pembangunan Nasional’ ISEF 2018 di Surabaya, Selasa.

Perkembangan pasar keuangan syariah, lanjut Erwin, antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya total akumulasi penerbitan Sukuk Korporasi yang sebelumnya tercatat Rp20,4 triliun pada tahun 2016, menjadi Rp35,6 triliun pada Oktober 2018.

“Sementara rata-rata transaksi di pasar uang syariah tahun 2016 masih Rp780 miliar tetapi rata-rata Januari-Oktober 2018 telah meningkat menjadi Rp947 miliar,” urai Erwin.

Selain itu, Erwin mengatakan sindikasi pembiayaan perbankan syariah telah dilakukan di beberapa proyek, antara lain proyek kelistrikan senilai Rp4 triliun, proyek jalan tol Pasuruan-Probolinggo senilai Rp1,3 triliun, Pemalang-Batang senilai Rp400 miliar serta penyaluran manfaat sosial dana haji kepada UKM senilai kurang lebih Rp50 miliar.

Hal ini, menurut dia, dapat terwujud berkat kerja sama antara berbagai pihak yang melibatkan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji, serta pelaku pasar keuangan syariah, utamanya perbankan syariah dan asosiasi pasar keuangan syariah.

“Untuk mendukung pembiayaan dan pasar keuangan syariah, Bank Indonesia akan meluncurkan Sukuk Bank Indonesia,” ungkap dia.

Instrumen ini, jelas Erwin, bertujuan untuk menambah alternatif instrumen pasar uang syariah yang tradable dan dapat menjadi solusi jangka pendek kebutuhan likuiditas perbankan.

“Instrumen Sukuk tersebut akan melengkapi instrumen moneter syariah BI yang ada saat ini seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Fasilitas Bank Indonesia Syariah (FASBIS), reverse repo syariah, dan repo SBSN,” imbuh Erwin.

Peran ekonomi dan keuangan syariah untuk pembangunan nasional lanjut dia, juga bisa dilakukan melalui potensi fashion muslim.

Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi dalam kegiatan workshop tersebut mengemukakan bahwa Bank Indonesia melalui strategi penguatan halal value chain mengembangkan sektor fesyen muslim Indonesia dengan melibatkan para entitas bisnis fashion menuju one national branding.

Penguatan halal value chai, jelas Rosmaya, dilakukan melalui pemetaan, identifikasi, pengembangan dan pembangunan model, identifikasi dan pengembangan model usaha, bisnis yang terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir, serta mendorong pelaku lokal value chain usaha syariah domestik untuk memasuki pasar ekspor agar mampu mengendalikan pasar global.

Pada kesempatan tersebut, Rosmaya juga meluncurkan Industri Kreatif Syariah (IKRA) Indonesia yang merupakan suatu platform pengembangan usaha syariah yang holistik di sektor fesyen, makanan, dan minuman yang mencakup pengembangan kapasitas, branding, pemasaran hingga mempertemukannya dengan investor global.

“Dengan begitu, maka pelaku usaha syariah secara berjamaah mampu berkompetisi dan menembus pasar global,” ujar dia.