İqbal Musyaffa
01 Agustus 2018•Update: 01 Agustus 2018
Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah untuk menekan laju impor yang melampaui pertumbuhan ekspor, sekaligus untuk merespon pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Ekspor pada paruh pertama tahun ini hanya tumbuh 10,06 persen, jauh lebih lambat dari impor yang tumbuh 23,14 persen.
Menurut Menteri Sri, salah satu langkah yang akan segera direalisasikan untuk menekan impor adalah dengan menaikkan campuran Crude Palm Oil (CPO/minyak sawit mentah) pada solar menjadi 20 persen atau biasa disebut B20.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution telah memperkirakan penggunaan B20 dapat menekan impor solar sekitar 3,5 juta hingga 4,5 juta kilo liter per tahun.
Pemerintah menargetkan implementasi B20 dapat dimulai pada bulan Agustus ini.
“Penggunaan bahan bakar B20 bisa diterapkan segera dan ini akan mempengaruhi impor bahan bakar minyak sebagai substitusi untuk mengurangi impor dan bisa meningkatkan ekspor atau nilai CPO kita,” jelas Menteri Sri.
Lebih lanjut, upaya lain untuk menekan impor adalah dengan memperkuat koordinasi dengan BUMN, khususnya di sektor energi seperti Pertamina dan PLN untuk menekan impor energi.
“Untuk yang konten impornya besar, kami koordinasi dengan Kemenko, dan kementerian yang portofolionya terkait seperti Menteri Energi dan juga PLN, Pertamina, serta instansi yang memiliki proyek strategis dengan konten impor yang tinggi,” ungkap dia.
Pada sektor infrastruktur, menurut Menteri Sri, pemerintah juga akan mengevaluasi proyek-proyek yang membutuhan bahan baku impor. Apabila proyek tersebut memungkinkan untuk ditunda, maka pemerintah akan menunda pengerjaan proyek untuk bisa mengerem laju impor.
"Proyek infrastruktur kita akan memperketat untuk yang penting dan mendesak dilakukan. Kalau tidak, maka [proyek] bisa ditunda pada tahun-tahun yang akan datang,” ujar dia.