Pertumbuhan ekonomi 2020 bisa kontraksi minus 0,4%

JAKARTA

Pemerintah mengatakan pertumbuhan ekonomi pada 2020 terancam akan meluncur menuju skenario sangat berat dengan pertumbuhan yang mengalami kontraksi sebesar negatif 0,4 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan situasi pandemi Covid-19 dan ketidakpastian yang tinggi mengharuskan pemerintah untuk mempersiapkan beberapa skenario perkembangan ekonomi ke depan.

Dia mengatakan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama yang hanya sebesar 2,97 persen menunjukkan telah terjadi koreksi yang cukup tajam.

“Hal ini mengindikasikan tekanan lebih berat akan dialami sepanjang tahun 2020, yang artinya pertumbuhan ekonomi terancam bergerak dari skenario berat sebesar 2,3 persen menuju skenario sangat berat yaitu kontraksi negatif 0,4 persen,” ujar Menteri Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa.

Oleh karena itu, dia mengatakan langkah dan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonomi harus terus diperkuat dan dilaksanakan dengan efektif agar pemburukan lebih lanjut dapat diminimalisasi.

“Pemerintah menyadari, pemulihan kesehatan adalah prioritas dan prasyarat terjadinya pemulihan sosial ekonomi,” kata Menteri Sri Mulyani.

Oleh karena itu, dalam APBN 2020 dilakukan ‘refocusing’ dan realokasi untuk menangani tiga prioritas utama, yaitu penanganan kesehatan, perluasan jaring pengaman sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan, dan menjaga daya tahan dunia usaha dan mendukung pemulihan aktivitas ekonomi.

“Belajar dari sejarah pandemi Flu Spanyol tahun 1918 yang berlangsung hingga 18 bulan, Covid-19 juga diperkirakan akan berlangsung tidak singkat, yang akan mengakibatkan perlemahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, kita tidak boleh patah semangat dan kehilangan orientasi,” urai Menteri Sri Mulyani.

Dia menilai dengan adanya krisis pandemi Covid-19, harus dapat dimanfaatkan untuk melakukan reformasi di berbagai bidang.

“Upaya pemulihan dan reformasi bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi harus dimulai bersama dengan penanganan pandemi, dan hal ini akan berlangsung hingga 2021,” ujar Menteri Sri Mulyani.

Dengan demikian, kebijakan ekonomi makro dan arah kebijakan fiskal di tahun 2021 akan berfokus pada upaya-upaya pemulihan ekonomi sekaligus upaya reformasi untuk mengatasi masalah fundamental ekonomi jangka menengah-panjang menuju Visi Indonesia Maju 2045.