Pertumbuhan ekonomi di RAPBN 2021 sebesar 4,5%- 5,5%

JAKARTA

Kementerian Keuangan menyampaikan target sekaligus proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan sebesar 4,5 hingga 5,5 persen.

Target ini disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2021, pada Selasa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan target tersebut dibuat dengan mempertimbangkan segala risiko dan ketidakpastian yang ada akibat penyebaran Covid-19, serta potensi pemulihan ekonomi global dan nasional di tahun depan.

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro lainnya yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2021 antara lain inflasi 2,0-4,0 persen, tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,67-9,56 persen, nilai tukar Rupiah Rp14.900-Rp15.300 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia USD40-50 per barel, ‘lifting’ minyak bumi 677-737 ribu barel per hari, dan ‘lifting’ gas bumi 1.085-1.173 ribu barel setara minyak per hari.

“Sejak penyebaran Covid-19 telah dilakukan berbagai langkah untuk menangani dampak negatif pada mayarakat dan memulihkan ekonomi,” ujar Menteri Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa.

Dia menjelaskan pemerintah telah mengambil langkah perluasan bantuan sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan terdampak, termasuk yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

Menteri Sri Mulyani mengatakan dunia usaha terutama usaha kecil dan menengah juga mendapatkan dukungan pemerintah berupa penundaan pinjaman dan bantuan subsidi bunga pinjaman.

“Langkah ini diharapkan mampu menambah ketahanan dunia usaha menghadapi tekanan Covid-19 yang sangat berat,” kata Menteri Sri Mulyani.

Pemerintah juga sedang dan akan melakukan langkah pemulihan ekonomi seperti yang diatur dalam Perppu nomor 1 tahun 2020 melalui belanja negara, penempatan dana pemerintah, penjaminan, dan penanaman modal negara.

“Sementara proses pemulihan ekonomi terus diupayakan dan akan berlangsung, Indonesia perlu melakukan reformasi untuk keluar dari Middle Income Trap melalui peningkatan produktivitas dan daya saing,” tambah dia.

Oleh karena itu, Indonesia masih perlu terus memperbaiki gap infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adopsi teknologi untuk meningkatkan produktivitas.

Dia mengatakan pada sisi daya saing, banyak hal yang masih perlu dibenahi, antara lain iklim usaha yang kurang kondusif untuk investasi, birokrasi dan regulasi yang belum efisien, serta aktivitas ekonomi berbiaya tinggi yang menghambat daya saing ekspor.

“Terkait hal ini, kualitas SDM atau tenaga kerja selalu menjadi bagian sentral dalam peningkatan produktivitas maupun daya saing Indonesia,” lanjut Menteri Sri Mulyani.

Dia menambahkan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Presiden telah memberikan lima arahan strategis yang sangat relevan, yaitu pembangunan kualitas SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi, serta transformasi ekonomi.

“Akselerasi pembangunan infrastruktur telah berjalan perlu dijaga keberlanjutannya,” lanjut dia.

Menteri Sri Mulyani mengatakan dengan perspektif ini, maka kebijakan fiskal tahun 2021 mengangkat tema ‘Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi’.

Tema ini selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 untuk mempercepat pemulihan rkonomi dan reformasi sosial dengan fokus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional dan jaring pengaman sosial serta reformasi sistem ketahanan bencana.

“Fokus pembangunan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali mesin ekonomi nasional yang sedang berada dalam momentum pertumbuhan,” lanjut Menteri Sri Mulyani.