Maecy Alviar
ZAMBOANGA CITY, Filipina
Proses perdamaian antara pemerintah Filipina dengan Bangsamoro - istilah kolektif untuk Muslim Filipina - kembali menunjukkan perkembangan yang signifikan di mana Presiden Rodrigo Duterte mempresentasikan Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL) kepada ketua Front Pembebasan Islam Moro (MILF) Al Haj Murad Ebrahim, di Istana Malacañang, Manila, pada Senin.
Dia optimistis bahwa undang-undang itu akan mengakhiri konflik yang berlangsung selama puluhan tahun yang berakar pada keinginan Bangsamoro untuk menentukan nasib mereka sendiri.
BOL adalah realisasi perjanjian damai tahun 2014 antara pemerintah nasional dan MILF.
Acara penandatangan UU itu dihadiri oleh anggota parlemen, anggota Kabinet, pejabat dengan Kantor Penasihat Presiden untuk Proses Perdamaian, serta anggota Komisi Transisi Bangsamoro (BTC) - sebuah komisi yang ditugaskan untuk menyusun undang-undang Bangsamoro yang terdiri dari representatif pemerintah nasional, MILF, dan faksi Muslimin-Sema dari Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF).
Presiden meminta warga Filipina untuk berpartisipasi dalam plebisit atau pemungutan suara untuk implementasi BOL.
"Saya meminta saudara dan saudari Bangsamoro, serta komunitas pribumi dan pemukim Kristen yang tinggal di daerah Bangsamoro, untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi konstruktif mengenai undang-undang itu di rumah-rumah Anda, di desa-desa Anda, dan masyarakat," kata Duterte seperti dilansir oleh Philippine News Agency.
Duterte juga mengapresiasi upaya kolektif dari BTC, MILF, dan MNLF dalam pengesahan BOL. Dia menandatangani BOL pada tanggal 26 Juni.
Langkah ini bertujuan untuk memberikan otonomi yang lebih luas bagi Bangsamoro - akan menggantikan Daerah Otonomi Muslim Mindanao dengan Daerah Otonomi Bangsamoro- sebuah wilayah dengan kekuatan politik dan fiskal yang lebih besar, termasuk dana hibah tahunan yang lebih besar, setara dengan lima persen dari total pengumpulan pendapatan internal nasional.
news_share_descriptionsubscription_contact

