Indonesia susun rencana aksi nasional cegah korupsi

Hayati Nupus

JAKARTA

Indonesia tengah menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan Korupsi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan RAN Pencegahan Korupsi ini merupakan tindak lanjut Perpres 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang diteken Presiden RI Joko Widodo 20 Juli 2018 lalu.

“Kemungkinan 2-3 hari selesai, akhir pekan inilah,” ujar Agus, Rabu, dalam diskusi Tim Nasional Pencegahan Korupsi: Kolaborasi Cegah Korupsi, di Jakarta.

Agus mengatakan pencegahan korupsi perlu melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu Strategi Nasional Pencegahan Korupsi disusun oleh tim bersama, yaitu KPK dan pemerintah seperti Kantor Staf Kepresidenan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Bappenas dan Kementerian PAN RB.

Sementara itu Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan Perpres 54 tahun 2018 berfokus pada tiga hal, yaitu tataniaga dan perizinan, keuangan negara, serta reformasi dan penegakan hukum.

Soal keuangan negara, ujar Bambang, aksi pencegahan korupsi di antaranya akan menyasar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sekaligus meningkatkan profesionalisme pengadaan barang dan jasa.

Sedang soal penegakan hukum dan reformasi birokrasi, akan menyasar peningkatan integritas aparat penegak hukum, penguatan sistem informasi penanganan perkara dan peningkatan tata kelola birokrasi.

Revisi Perpres, menurut Bambang, juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik mengingat birokrasi professional dan berintegritas bersumber dari apparat penegak hukum yang professional dan berintegritas. Sekaligus mengembangkan budaya antikorupsi di masyarakat.

Harapannya, ujar bambang, semua pihak dapat berkontribusi dalam implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

“Dengan demikian kita menuju pencapaian konsolidasi demokrasi yang bermanfaat bagi pemenuhan hak-hak masyarakat serta peningkatan kesejahteraan dan keadilan,” ujar dia.