Jumlah wilayah terdampak difteri di Indonesia menurun

Hayati Nupus

JAKARTA

Pemerintah Republik Indonesia mengatakan jumlah wilayah terdampak difteri menurun dari 170 menjadi 85 kabupaten/kota.

Penurunan jumlah itu, ujar Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek, berkat upaya Outbreak Response Immunization (ORI) atau penanggulangan wabah endemik dengan pemberian vaksin imunisasi.

“Dari hulu kita cegah, salah satunya dengan suntik vaksin,” kata Menteri Nila pada Jumat di Jakarta.

Pemerintah, ujar Menteri Nila, melaksanakan ORI secara bertahap, yaitu di 12 kabupaten/kota pada Desember 2017, berlanjut di 73 kabupaten/kota pada 2018, yaitu Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Aceh.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Mohamad Subuh mengatakan per 31 Desember 2017 lalu pemerintah belum menemukan kasus difteri baru.

Jika selama empat pekan tak ada temuan pasien difteri baru, kata Subuh, dinas kesehatan setempat wajib mencabut status Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri. Meski begitu, ORI yang telah dijadwalkan tetap akan dilaksanakan.

“Ini baru dua pekan, jadi kita tunggu sampai akhir Januari,” kata Subuh.

Sekretaris Satuan Tugas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia Soedjatmiko mengatakan wabah difteri berbahaya karena bakteri ini mengeluarkan racun yang bisa melumpuhkan otot jantung. Bakteri itu menyebar lewat ludah, bersin dan muntah.

Gejalanya, ujar Soedjatmiko, berupa demam tinggi dan sakit kerongkongan.

Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan, terdapat 959 kasus difteri di Indonesia pada 2017. Sebanyak 44 orang di antaranya meninggal dunia. Pada 2012 lalu gejala yang sama terjadi dengan 1152 kasus difteri di Indonesia.

Deputi II Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho mengatakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk menghadapi KLB difteri adalah lewat literasi. Masyarakat perlu tahu pentingnya vaksin untuk mengantisipasi menyebarnya bakteri difteri.

Yanuar juga mendorong agar tim advokasi penanganan difteri Kementerian Kesehatan dikoordinasikan lintas kementerian, dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan.

“Jadi ada koordinasi nasional,” ujar Yanuar.

Selain di Indonesia, penyakit endemis ini juga terjadi di sejumlah negara, di antaranya India dan Bangladesh.