Partai oposisi desak Kamboja gelar pemilu ulang

Hayati Nupus

JAKARTA

Partai oposisi Cambodia National Rescue Party (CNRP) mendesak negaranya untuk menggelar pemilu ulang.

Deputi Direktur untuk Urusan Luar Negeri CNRP Monovithya Kem mengatakan pemilu yang digelar Minggu kemarin itu penuh rekayasa dan melanggar konstitusi.

“Kami menolak hasil pemilu yang tidak normal itu,” ujar Monovithya kepada Anadolu Agency, Senin, di Jakarta.

Monovithya mengatakan proses pemilu yang digelar di negaranya itu tidak demokratis dan berada di bawah kendali Perdana Menteri Hun Sen bersama partai penguasa Cambodian People Party (CPP).

Sebelum pemilu digelar, kata Monovithya, Hun Sen telah melakukan sederet kesewenang-wenangan. Jutaan warga Kamboja hidup dalam ketakutan, mereka menghadapi intimidasi sekaligus tekanan agar memilih partai penguasa.

Hun Sen, kata Monovithya, juga membubarkan partai oposisi CNRP pada tahun lalu, memenjarakan pemimpin CNRP sekaligus ayah Monovithya, Kem Sokha, dengan tuduhan mengkhianati Kamboja.

Tak hanya itu, ungkap Monovithya, Hun Sen juga menutup sejumlah media independen dan melarang pergerakan masyarakat sipil.

Wakil Presiden CNRP Mu Sochua mengatakan pemilu yang seharusnya menjadi perayaan demokrasi di mana warga negara menggunakan hak pilihnya untuk menentukan nasib bangsa, namun yang terjadi di Kamboja, pemilu 29 Juli 2019 justru menandai matinya demokrasi.

“Itu hari gelap baru dalam sejarah kami,” kata Sochua.

Sochua mengatakan pihaknya telah berupaya dan berharap ada perubahan pada negaranya namun yang terjadi justru pemilu palsu melanggengkan kediktatoran Hun Sen.

“Kami akan terus bertahan melawan rezim totaliter baik di Kamboja maupun di dunia internasional,” ujar Sochua.

Partai penguasa CPP pimpinan Perdana Menteri Hun Sen menang mutlak pada pemilu Minggu lalu dengan meraup 125 kursi di parlemen. Hun Sen memimpin Kamboja sejak 33 tahun lalu.