Pengadilan tolak gugatan Hizbut Tahrir indonesia

JAKARTA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) menyatakan menolak gugatan organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia yang tidak menerima atas pencabutan status badan hukum ormas tersebut oleh Kementerian Hukum dan HAM.

"Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya," ujar ketua majelis hakim Tri Cahya Indra Permana di ruang sidang utama PTUN Jakarta, Senin.

Dalam pembacaan putusannya, gugatan ditolak karena terdapat bukti-bukti yang menyatakan HTI tidak sepaham dengan Pancasila. "Dari bukti yang diajukan para pihak, banyak bukti yang menunjukkan upaya mengubah Pancasila," ujar majelis hakim.

Merujuk dari laman ptun.jakarta.go.id, PTUN menggelar sidang putusan atas gugatan HTI dengan nomor perkara 211/G/2017/PTUN.JKT dengan majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Tri Cahya Indra Permana, dan hakim anggota Nelvy Christin dan Roni Erry Saputro.

Diketahui, Kemenkumham mencabut status badan hukum HTI pada 19 Juli 2017. Pencabutan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

Kemenkumham mencabut status badan hukum HTI dengan landasan Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas. Dalam perppu yang dikeluarkan pada Juli itu, pemerintah disebut dapat mencabut badan hukum ormas tanpa melalui proses pengadilan.

HTI kemudian menggugat pembubarannya ke PTUN dengan nomor 211/G/2017/PTUN.JKT tertanggal 13 Oktober 2017. Dalam gugatannya, HTI meminta SK Nomor AHU-30.A.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan ditunda pelaksanaannya hingga ada kekuatan hukum yang mengikat.

Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormans diterbitkan oleh pemerintah untuk menggantikan Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. Salah satu faktor pemerintah menerbitkan perppu yakni karena mekanisme pembubaran ormas dinilai terlalu panjang karena mesti melalui proses pengadilan.