TNI antisipasi rute masuknya warga illegal ke Indonesia

Hayati Nupus

JAKARTA

Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) telah memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi menjadi tempat masuknya pengungsi Rohingnya. Pihaknya sudah mengantisipasi daerah-daerah yang dianggap rentan.

“Kita sudah mengantisipasi daerah mana saja. Sudah berjalan sejak lama. Pasukan juga sudah kita berikan taktik dan ilmu soal itu,” ujar Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel Arm Alfret Denny Tuejeh seusai silaturahmi bersama wartawan di kantor Dinas Penerangan AD, Jakarta, Kamis.

Sayangnya Alfret tidak menjelaskan lebih rinci kawasan mana saja yang dimaksud.

Tak hanya pengungsi Rohingya, warga negara mana pun jika mencoba masuk ke Indonesia lewat jalur illegal, perlu melewati proses pemeriksaan TNI lebih dulu.

“Siapapun, kalau illegal pasti kita tangkap. Mau dari Filipina, Malaysia, Thailand, atau Myanmar, harus diinterogasi dulu. Ada prosesnya,” katanya.

Tak hanya TNI yang bersiaga di kawasan perbatasan, ada juga institusi lain seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Sementara itu Asisten Teritorial (Aster) Dispen AD Mayjen TNI Widagdo Hendro mengatakan pemerintah tengah menambah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di sejumlah wilayah. Saat ini, jumlah PLBN baru mencapai 70 persen.

“Dengan panjangnya garis batas, pos perbatasan kita belum mencukupi. Sehingga tiap tahun selalu ditambah,” katanya.

Maret lalu, Presiden Joko Widodo meresmikan 7 PLBN yang telah dirombak dan berlokasi di 3 pulau. Ketujuh PLBN itu yaitu PLBN Aruk, Badau, dan Entikong di Kalimantan Barat, PLBN Wini, Motaain dan Motamasin di Nusa Tenggara Timur, serta PLBN Skouw di Papua.​