IDI: Pemerintah terlalu dini putuskan izin mudik Lebaran

JAKARTA

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta pemerintah tidak terburu-buru memberikan izin mudik Lebaran tahun ini di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Ketua Tim Pedoman dan Protokol dari Tim Mitigasi IDI, Eka Ginanjar mengatakan pemerintah terlalu cepat memutuskan untuk memperbolehkan mudik Lebaran saat ini.

Menurut dia, masih ada waktu sebulan lagi untuk melihat perkembangan kasus Covid-19.

“Mungkin pemerintah melihat kasus yang sedang turun saat ini, maka diperbolehkan,” kata Eka dalam sebuah diskusi virtual.

Menurut Eka, untuk memutuskan izin mudik, maka harus dilihat terlebih dahulu angka rata-rata dan potensi infeksi di tengah masyarakat.

“Kalau memang masih tinggi, walaupun kasus sudah rendah, sebaiknya hindari dahulu mengizinkan mudik,” ujar dia.

Namun jika pemerintah tetap mengizinkan mudik, Eka mengingatkan agar masyarakat tidak lengah.

Selama libur panjang, baik Natal maupun Tahun Baru lalu selalu diikuti dengan lonjakan kasus positif Covid-19 dan angka kematian.

Saat mudik, kata Eka terjadi mobilisasi yang membuat masyarakat berkumpul dan berinteraksi.

“Makan bareng pasti kan buka masker, jadi protokol kesehatan takutnya diabaikan,” ujar dia.

Menurut Eka, kebijakan tersebut harus dipantau secara ketat, tak hanya oleh pemerintah tapi juga pihak swasta, pelaksana transportasi ataupun pengelola restoran.

Pemerintah juga haru melihat peningkatan kasus di daerah-daerah, bukan saja secara nasional saja.

Menurut Eka setiap zonasi perlu diperhatikan agar terlihat daerah mana yang masih rawan untuk didatangi dan daerah mana yang sudah relatif aman.

"Meskipun saat ini masyarakat sudah mulai menerima vaksinasi Covid-19, tapi cakupannya masih sangat sedikit," ujar dia.

Menurut Eka, jika herd immunity belum tercapai, maka virus Covid-19 masih berkembang atau bertransmisi secara bebas.

Selain itu masyarakat yang sudah menerima vaksinasi relatif lebih aman, meskipun tetap saja masih bisa tertular.