04 Januari 2022•Update: 05 Januari 2022
JAKARTA
Presiden Joko Widodo mendorong langkah-langkah percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang hingga kini masih berproses di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Presiden yang disapa Jokowi ini menyampaikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perlu menjadi perhatian bersama.
Jokowi menerangkan kekerasan seksual pada perempuan mendesak harus segera ditangani.
"Saya mencermati dengan seksama Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksua (RUU TPKS), sejak dalam proses pembentukan pada tahun 2016, hingga saat ini masih berproses di DPR. Karena itu saya memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dalam pembahasan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini agar ada langkah-langkah percepatan," ujar Jokowi dalam keterangan pers pada Selasa.
Di samping itu, Kepala Negara juga telah meminta kepada Gugus Tugas Pemerintah yang menangani RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk segera menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap draf RUU yang sedang disiapkan oleh DPR RI. Sehingga nantinya proses pembahasan bersama dapat lebih cepat, masuk ke pokok-pokok substansi untuk memberikan kepastian hukum.
Selain itu juga akan menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual.
"Saya berharap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini segera disahkan sehingga dapat memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di tanah air," kata Jokowi.
