YLBHI desak presiden dan DPR hentikan revisi UU KPK

JAKARTA

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tidak memuluskan rencana revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertendensi melemahkan lembaga anti-rasuah tersebut.

Rencana merevisi UU KPK kini muncul di DPR, meski rencana ini tidak pernah terdengar sebelumnya. Selain itu revisi UU KPK juga tidak termasuk di dalam prioritas legislasi.

DPR melalui rapat paripurna pada Kamis lalu telah menyetujui revisi ini sebagai inisiatif dari lembaga legislasi itu. TIdak ada penolakan dari anggota dan fraksi di DPR terkait rencana ini.

Terkait situasi ini, Ketua Umum YLBHI Asfinawati meminta presiden tidak menerbitkan supres terkait revisi terhadap UU KPK.

Mereka juga meminta DPR sebagai wakil rakyat mendengarkan masukan rakyat dan menghentikan tindakan-tindakan pelemahan pemberantasan korupsi, termasuk pelemahan KPK.

Menurut dia, masyarakat juga mesti bersuara dan mendesak presiden serta DPR agar menghentikan rencana ini.

Indikasi pelemahan terhadap KPK menurut YLBHI terjadi dalam dua jalur, yakni dengan rencana merevisi UU KPK dan melalui pemilihan calon pimpinan KPK.

Pasalnya, RUU ini memunculkan rencana membentuk Dewan Pengawas KPK.

“Hal ini dilakukan baik dengan berupaya menaruh capim yang rekam jejaknya melemahkan pemberantasan korupsi maupun membuat dewan pengawas untuk mengontrol pimpinan KPK,” kata Asfinawati melalui siaran pers, Jumat.

Sejumlah poin yang dikritik antara lain penyidikan KPK bisa dihentikan sewaktu-waktu. Menurut Asfinawati, poin ini akan memperlemah fungsi penyidikan KPK.

“Selain itu penggeledahan, penyadapan dan operasi tangkap tangan ditentukan oleh pihak lain di luar KPK yaitu Dewan Pengawas,” kata dia.