Partai Thailand bantah bantu junta militer perpanjang kekuasaan

Pizaro Gozali

JAKARTA

Partai pro rezim Pracharath Palang (PPRP) membantah tuduhan bahwa partainya dibentuk untuk membantu rezim junta militer Thailand memperpanjang kekuasaannya, lansir Bangkok Post pada Rabu.

Partai, yang menjagokan Jenderal Prayuth Chan-ocha untuk kembali menjadi perdana Menteri ini, mengaku telah mengumpulkan sejumlah tuduhan palsu terhadap partainya selama kampanye.

Thanakij Jit-areerat, kepala pengacara PPRP, mengatakan pada Selasa tim IT dan hukum partai telah bekerja sama mengumpulkan bukti tentang kampanye hitam terhadap partainya dan perdana menteri Prayut Chan-o-cha.

Dia mengatakan kampanye hitam itu telah memberi masyarakat pemahaman keliru tentang PPRP dan kebijakannya.

PPRP telah menyiapkan sejumlah bukti yang akan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Thailand setelah pemilu 24 Maret.

Sebelumnya KPU menyatakan sebanyak 86,98 persen dari 2,6 juta warga memberikan hak suaranya pada pemilu tahap awal di Thailand, lansir Thai PBS World.

Ketua KPU Thailand Itthiporn Boonprakong melaporkan di beberapa provinsi di Thailand tingkat partisipasi mencapai 90 persen.

"Jumlah pemilih secara umum memuaskan," kata dia pada Senin.

Dia mengatakan ada laporan tiga insiden kecil selama pemungutan suara. Di provinsi Uthai Thani, seorang pria ditangkap karena diduga menggunakan kartu identitas orang lain untuk memberikan suara.

Sementara di Samut Sakhon, seorang pria yang dituduh mencuri setumpuk surat suara yang berpihak kepada salah satu partai.

Selain itu, warga juga mengeluhkan antrean panjang di banyak TPS.