Parlemen MIKTA desak reformasi DK PBB

Pizaro Gozali

BALI

Forum Parlemen MIKTA mendesak perubahan sistem di Dewan Keamanan PBB yang memberikan keistimewaan kepada lima negara.

Wakil Ketua Majelis Agung Nasional atau DPR Turki Mustafa Sentop menyampaikan keistimewaan kepada lima negara dalam DK PBB sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.

Menurut Sentop, sistem DK PBB dan para anggotanya lahir pada tahun 1945, sedangkan sekarang kondisi dunia sudah banyak berubah.

"Sistemnya harus direformasi seiring perkembangan dunia,” kata Sentop saat memimpin sesi Maintaining Peace and Security: empowering the United Nations di Forum Parlemen MIKTA pada Minggu di Bali.

Sentop mengatakan DK PBB terbukti gagal menyelesaikan persoalan Palestina dan Suriah yang terus memakan korban.

Berbagai resolusi yang dikeluarkan kepada Israel juga selalu diveto oleh Amerika Serikat. Akibatnya, perampasan tanah Palestina oleh Israel terus terjadi.

“DK PBB tak bisa memenuhi fungsinya soal Palestina. DK PBB tidak bisa menyelesaikan masalah,” ujar Sentop.

Sentop menegaskan hak veto kerap dimanfaatkan anggota DK PBB untuk menjaga kepentingan negara masing-masing anggota.

Padahal, seharusnya PBB bergerak dengan mendahulukan nilai-nilai bersama.

“DK PBB beresiko kehilangan legitimasi dan kredibilitasnya,” jelas Sentop.

Senada dengan Turki, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai DKK PBB seakan tidak berdaya menghadapi AS.

Melihat situasi tersebut, Bambang mengkritisi mendorong kembali proses reformasi di dalam tubuh PBB, khususnya DK PBB agar bisa berperan mewujudkan harapan masyarakat internasional.

"Fokus reformasi Dewan Keamanan PBB harus ditujukan pada upaya untuk menjadikan Dewan Keamanan lebih demokratis dan representatif,” kata Bambang.

Untuk kategori keanggotaan, misalnya, Bambang mendorong agar keanggotaan DK PBB memperhatikan keterwakilan antar-kawasan dan antara negara maju dengan negara berkembang.

Forum Parlemen MIKTA terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Forum ini berlangsung pada 15-16 September di Bali yang membahas sejumlah isu seperti keamanan, lingkungan, ekonomi, industri, perempuan dan lain sebagainya.