Pizaro Gozali İdrus
13 November 2018•Update: 13 November 2018
Pizaro Gozali
JAKARTA
Pejabat pemerintah Thailand pada Selasa memastikan tidak ada rencana untuk menunda pemilu pada 24 Februari 2019 mendatang, lansir Bangkok Post.
"Pemerintah telah mengadakan pembicaraan dengan KPU dan tidak ada rencana untuk menunda pemilu," kata Wakil Perdana Menteri Thailand Wissanu Krea-ngam.
Sebanyak 37 partai telah mengajukan permohonan untuk mengikuti pemilu dan sejauh ini KPU Thailand telah menyetujui pendaftaran 25 partai.
KPU Thailand menegaskan pemilu akan tetap digelar pada 24 Februari. Jika harus mundur, pemilu akan digelar selambat-lambatnya pada 9 Mei.
"Kami sudah siap," kata sekretaris jenderal KPU Jarungwit Pumma.
Jarungwit menegaskan KPU memiliki otoritas untuk mengatur jadwal pemilu.
Namun, KPU tetap akan berkonsultasi dengan Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO) sebelum mengumumkannya secara resmi.
Sejauh ini, empat menteri kabinet telah bergabung dengan Partai Palang Pracharath (PPRP), salah satu partai yang sudah terdaftar untuk mengikuti pemilu.
Menteri Perindustrian Uttama Savanayana, Menteri Perdagangan Sontirat Sontijirawong, Menteri Sains dan Teknologi Suvit Maesincee dan Menteri Kantor Perdana Menteri Kobsak Pootrakool adalah tokoh inti dalam PPRP.
PPRP dinilai telah dibentuk untuk mendukung Jenderal Prayut Chan-o-cha menjadi perdana menteri.
Junta militer yang berkuasa merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Yinluck Shinawatra pada Mei 2014 dan telah menggeser tanggal yang dijanjikan untuk pelaksanaan pemilu baru.
Pada tahun lalu, Yinluck kabur ke luar negeri guna menghindari pengadilan. Akhirnya dia divonis 5 tahun penjara secara in absentia.
