Kelola Blok Rokan, keuangan Pertamina sehat dan kuat

Muhammad Latief

JAKARTA

Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan, kondisi keuangan perseroan sangat kuat untuk mengelola Blok Rokan di Provinsi Riau.

Menurut Nicke, komitmen untuk memberikan USD784 juta atau sekitar Rp11,3 triliun bisa dibayarkan dari kas perusahaan. Selain itu Pertamina juga sanggup membayar nilai komitmen pasti sebesar USD500 juta atau Rp7,2 triliun.

“Keuangan kami sangat sehat. Ada beberapa sumber lain,” ujar Nicke dalam diskusi di Jakarta, Kamis.

Menurut Nicke, Pertamina juga mempunyai keuntungan sebesar Rp90 dalam tiga tahun terakhir. Sebagian besar keuntungan tersebut masuk menjadi return earning sehingga menambah kapasitas investasi Pertamina.

Selain itu, Pertamina juga masih memiliki piutang subsidi BBM dari Kementerian Keuangan mencapai Rp 20 triliun yang akan segera dibayarkan dalam waktu dekat.

Setelah mendapatkan kontrak pengelolaan Blok Rokan dari 2021 hingga 2041, banyak pihak meragukan kemampuan Pertamina, terutama dalam soal keuangan untuk mengelola blok yang sudah dikuasai Chevron selama hampir 50 tahun.

Pengelolaan blok tersebut selama 20 tahun paling tidak membutuhkan dana sekitar USD70 miliar atau sekitar Rp980 triliun.

Menurut Nicke, Pertamina akan mengumpulkan dana dari berbagai sumber. Pilihan utama adalah dengan mencapai rekan strategis dalam pengelolaan blok tersebut.

Pertamina membuka peluang untuk kerja sama dalam bidang keuangan hingga mitigasi risiko pengelolaan blok. Selain itu Pertamina juga berencana mendapatkan utang hingga sekuritisasi aset.

“Banyak skema pendanaan, selain dari ekuitas perusahaan sendiri,” ujar dia.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Suminto mengatakan pemerintah selalu berkomitmen dalam menjaga kesehatan keuangan Pertamina. Beban keuangan perusahaan tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pemerintah dalam bentuk APBN, Pertamina dan masyarakat.

Menurut Suminto, pemerintah tetap memberikan subsidi energi terdiri dari premium, solar, dan gas elpiji 3 kg. Belanja subsidi energi mencapai 10-26 persen dari total APBN. Dia mengakui, besarnya subsidi energi ini membuat ruang fiskal jadi terbatas untuk pengembangan belanja produktif.

Sementara itu Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu (SKK) Migas Sukandar mengatakan Indonesia akan mendapatkan tambahan produksi minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor pada 2024.

Menurut Suhendar, sejak 2002, produksi minyak Indonesia turun sehingga tidak lagi mengekspor. Pemerintah berharap, bisa menahan laju penurunan produksi minyak bahkan bisa menaikkan dalam tiga hingga lima tahun ke depan.

“Blok yang baru tandatangani kontraknya tidak bisa serta merta langsung berproduksi. Dari masa eksplorasi hingga produksi minyak pertama paling cepat itu dua hingga empat tahun,” ujarnya.

Hingga kini, total target produksi migas nasional 2018 sebanyak 2 juta barel per hari (bph) yang disumbang dari kontribusi pasokan 800 ribu bph minyak mentah dan gas bumi sebanyak setara 1,2 juta bph. Sementara dari target penerimaan negara sebesar USD11,9 miliar pada saat ini sudah mencapai USD8,5 miliar.

"Diperkirakan penerimaan migas mencapai US$15 miliar pada 2018," jelasnya.

Saat ini pemerintah bersama dengan perusahaan migas sedang mengembangkan 13-14 blok migas yang potensial menambah pendapatan negara. Misalnya, Proyek Train baru di Tangguh, Papua Barat diharapkan mampu menghasilkan gas 3,8 juta metrik ton (MT) per tahun. Kapasitas ini akan menambah produksi LNG Tangguh sebesar rata-rata gas 7,6 juta metrik ton.

Produksi gas menurut Suhendar perlu ditingkatkan untuk mendukung pencapaian proyek pembangkit listrik 35 ribu mega watts yang sebagian besar menggunakan pembangkit gas, bukan lagi batu bara.

Potensi tambahan produksi juga ada di Proyek IDD Selat Sulawesi dengan produksi sekitar 6 juta metrik ton per tahun. Sebagian hasil produksinya akan diolah di LNG Badak Kaltim.

Potensi besar lainnya berasal dari Blok Masela yang bisa menghasilkan 9,5 juta metrik ton gas. Akhir tahun ini, SKK Migas akan menyetujui Plan of Development (PoD) blok ini yang bakal menelan biaya sekitar USD15 miliar.

"Diperkirakan pada tahun 2023-2024 ada tambahan pasokan gas dari IDD dan LNG Tangguh bisa dicapai," jelas Sukandar.

Menurut dia, penambahan produksi dari 12 wilayah kerja migas yang dikelola Pertamina dan terakhir penetapan Blok Rokan diharapkan bakal menambahkan produksi minyak mentah dalam beberapa tahun mendatang.