Menkeu: Tidak ada yang salah dengan kebijakan populis

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Kementerian Keuangan menegaskan tidak ada yang salah dengan kebijakan populis yang dilakukan pemerintah, karena dalam sistem demokrasi pemimpin dipilih rakyatnya untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan melalui kebijakan yang dilakukan, rakyat bisa menilai bahwa pemimpinnya memang memenuhi harapan. Untuk bisa memenuhi harapan bisa dilakukan dengan bermacam cara.

Menurut dia, masyarakat berharap pada harga makanan pokok yang murah dan bahkan gratis, sehingga memunculkan ide kepada pemerintah untuk memberikan subsidi. Kemudian harapan masyarakat juga pada kemudahan mencari kerja.

“Yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita bisa membuat suatu program yang memang connect dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Menteri Sri dalam diskusi di Jakarta, Kamis.

Meski begitu, Menteri Sri menambahkan dalam upaya pemenuhan harapan masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberlangsungan APBN, agar tidak terjadi seperti di Venezuela yang menggratiskan minyak untuk rakyatnya dan juga negara tetangga seperti Kuba dan Haiti.

“Saya tahu betul waktu masih di Bank Dunia bagaimana negara di Karibia sangat bergantung pada Venezuela, sehingga saat harga minyak dunia jatuh, APBN-nya bangkrut duluan,” jelas dia.

Menteri Sri mengatakan dalam konteks Indonesia saat Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada masyarakat untuk membangun infrastruktur, itu juga merupakan contoh kebijakan populis.

Menurut dia, masyarakat sudah merasakan penderitaan akibat kurangnya infrastruktur baik itu listrik, jalan raya, atau irigasi sehingga kehidupan mereka terbebani.

“Memang infrastruktur kita selama ini tertinggal,” kata Menteri Sri.

Dia menambahkan upaya mengakselerasi pembangunan infrastruktur merupakan kebijakan populis yang benar, karena akan meningkatkan daya produktivitas ekonomi dan daya saing. Masyarakat juga bisa menikmati pembangunan infrastruktur tersebut.

Kemudian, Menteri Sri menjelaskan kebijakan pengembangan sumber daya manusia juga merupakan kebijakan populis lainnya yang juga dilakukan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Tapi itu populism yang benar, karena tidak ada negara yang bisa maju tanpa adanya pendidikan yang baik,” tambah dia.

Menteri Sri menjelaskan kebijakan populis berupa pengembangan sumber daya manusia dilakukan dengan menganggarkan Rp490 triliun untuk pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi.

Besarnya anggaran pendidikan tersebut harus benar-benar bisa menjamin kebutuhan masyarakat, termasuk untuk beasiswa dan untuk kegiatan riset.

“Jadi persoalannya bagaimana kita menjadi pengelola anggaran yang akuntable dan berkualitas,” imbuh Menteri Sri.