Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Pemerintah tengah mengupayakan diversifikasi bisnis perikanan sebagai solusi atas lesunya industri surimi (produk olahan ikan) akibat menipisnya pasokan bahan baku.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja mengumpulkan para pengusaha perikanan dan surimi untuk membahas permasalahan tersebut.
Menurut Sjarief, karakter perikanan Indonesia dengan wilayah laut seluas 5,8 juta km persegi sangat luas dan memiliki spesies ikan yang berbeda-beda.
Beberapa spesies ikan yang biasa ditemukan nelayan adalah kerapu, lobster, kakap merah, tuna, tongkol, udang, dan lainnya.
“Meskipun laut Indonesia kaya akan berbagai spesies ikan, tapi jumlah masing-masing spesies tidak banyak,” ungkap Sjarief, Rabu.
Oleh karena itu, ia mendorong agar industri tidak hanya mengandalkan satu spesies ikan saja agar bisa bertahan lama dalam berusaha.
“Terlebih jika industri tersebut bersifat masif,” tambah dia.
Begitu pula dengan industri surimi yang hanya berbasis pada ikan kurisi, ikan kuniran, ikan mata goyang, atau ikan-ikan tertentu lainnya.
Kecepatan produksi pada industri surimi, menurut dia, jauh lebih cepat dibandingkan kecepatan regenerasi ikan yang digunakan sebagai bahan baku.
“Sehingga dalam waktu dekat industri akan kesulitan menemukan bahan baku,” ujar dia.
Karakter perikanan Indonesia, menurut Sjarief, berbeda dengan Argentina, Chili, Alaska, atau Kanada yang memiliki jenis ikan sama – misalnya Anchovy atau Alaska Pollock – dengan jumlah jutaan ton.
“Oleh karena itu, kami mengusulkan kepada pelaku usaha surimi agar membuat industri perikanan yang berbasis pada spesies lokal,” papar Sjarief.
Menurut Sjarief, industri surimi harus dikombinasikan dengan jenis usaha perikanan lainnya seperti frozen seafood, fillet, loin (tuna), ataupun ikan segar.
“Kita bisa kombinasikan dengan fresh frozen kakap merah, fillet kakap merah atau gulama, atau misalnya loin tuna, atau bahkan jual ikan segar langsung. Kita harus bisa multiproduk, multispesies dengan added value yang tinggi,” urai dia.
Jika diversifikasi usaha perikanan tangkap tidak segera dilakukan, menurut Sjarief, industri surimi tidak akan bertahan lama karena nelayan tidak dapat menyediakan bahan baku yang dibutuhkan industri.
“Satu pabrik surimi butuh 1.500 ton ikan sebulan, kalau ada 10 perusahaan saja, sudah 15 ribu ton ikan yang dibutuhkan. Kalau kita memaksakan pemenuhan kebutuhan itu, ikan pasti akan habis,” imbuh dia.
Pemerintah, menurut dia, akan mendorong industri surimi untuk menurunkan kapasitasnya dan beralih ke unit usaha baru. Untuk itu, pemerintah menawarkan kerja sama untuk mulai membuka unit baru di sentra-sentra perikanan nasional.
Lokasi kerja sama yang ditawarkan pemerintah antara lain di Merauke, Dobo, Tual, Saumlaki, Timika, Sebatik, dan Natuna. Sebagai tindak lanjut rencana ini, ujar Sjarief, pemerintah akan memboyong pengusaha untuk melihat sentra-sentra perikanan tersebut dan fasilitas-fasilitas yang tersedia.
Dalam waktu dekat ungkap dia, KKP dan industri surimi akan melakukan penandatanganan kontrak kerja sama.
“Kita siapkan armada kapal angkut dari Merauke ke Jawa untuk mengangkut produk. Dengan begini, nelayan-nelayan yang sudah berpindah ke timur Indonesia juga tak perlu khawatir siapa yang akan membeli ikan tangkapan mereka,” pungkas Sjarief.
