Sorwar Alam and Sibel Ugurlu
ANKARA
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu meminta pemerintah Iran dan Rusia untuk memenuhi tanggung jawab mereka sebagai negara penjamin di Suriah, Rabu.
"Iran dan Rusia harus memenuhi tanggung jawabnya [sebagai negara penjamin] di Suriah," kata Cavusoglu di Kantor Pusat Anadolu Agency di Ankara.
Cavusoglu memberikan pernyataan tersebut sebagai reaksi atas serangan rezim Bashar al-Assad terhadap kelompok oposisi moderat di bagian barat laut kota Idlib.
"Jika Anda penjamin –dan mereka adalah penjamin- Anda harus menghentikan rezim. Ini bukan hanya serangan udara sederhana. Rezim bergerak maju di Idlib. Tujuannya berbeda," tambah Cavusoglu.
Ia mengatakan, pasukan rezim Suriah menargetkan kelompok oposisi "dengan dalih memerangi kelompok teroris Al-Nusra".
Cavusoglu memperingatkan bahwa tindakan semacam itu akan merusak proses perdamaian di Suriah.
Dia menggarisbawahi bahwa Turki adalah penjamin oposisi moderat.
Menteri luar negeri menambahkan, tidak tepat untuk memborbardir seluruh kota hanya karena ada beberapa teroris yang bersembunyi di sana.
"Jika ada sebuah organisasi teroris di sebuah tempat, kelompok-kelompok tersebut ditentukan, lokasi mereka ditentukan. Harus dilakukan operasi secara hati-hati harus dengan sumber intelijen dari lapangan atau dengan teknologi, "tambah dia
-- Dubes Rusia dan Iran dipanggil
Kementerian Luar Negeri Turki pada Selasa memanggil Duta Besar Rusia dan Iran menyusul serangan rezim Bashar al-Assad di kota Idlib di Suriah.
Mengenai pertemuan Suriah yang akan diselenggarakan di kota pesisir Sochi, Rusia pada akhir Januari, Cavusoglu mengatakan bahwa negara penjamin yang harus memutuskan siapa yang akan menghadiri perundingan.
Kota Sochi di Rusia akan menjadi tempat diselenggarakannya Kongres Dialog Nasional Suriah, yang rencananya akan diadakan pada 29-30 Januari dan akan diikuti sekitar 1.700 orang.
Turki menentang partisipasi kelompok teroris yang akan merusak solusi politik dalam perundingan, kata Cavusoglu.
"Kami tidak berpikir bahwa ada kemungkinan seperti itu, tapi sebelumnya kami telah mengatakan bahwa Turki ... tidak akan bergabung dalam proses itu dengan YPG," tambah dia.
PKK/PYD dan sayap militernya YPG adalah organisasi teroris PKK cabang Suriah yang sudah lebih dari 30 tahun melancarkan kampanye teror melawan Turki.
Meski mendapat tentangan dari Turki, AS terus mempersenjata kelompok terror PKK / PYD, mereka menyebutnya sebagai sekutu dalam perang melawan Daesh, dan mengabaikan status mereka sebagai kelompok teroris yang diakui secara internasional.
-- Perang sipil di Suriah
Cavusoglu menolak asumsi bahwa PYD / YPG adalah satu-satunya wakil penduduk Kurdi di Suriah.
"Siapa yang mau menunjuk kelompok teroris sebagai wakil mereka? Hanya mereka yang terpaksa tunduk karena kelompok radikal atau tekanan,” kata Cavusoglu.
Dia juuga meminta agar perundingan damai Jenewa dihidupkan kembali dengan mengatakan "tidak ada yang dibahas sejauh ini."
"Kami akan mengadakan pertemuan para menteri luar negeri di Turki setelah (pertemuan) Sochi. Kami sedang berupaya menentukan tanggalnya ... "
Perang sipil di Suriah dimulai ketika rezim Bashar al-Assad mulai menindak keras demonstrasi pro-demokrasi pada awal 2011.
Sejak saat itu, ratusan ribu warga sipil tewas dan jutaan lainnya terpaksa melarikan diri dan mengungsi, menurut pejabat PBB.
Menteri luar negeri juga menggarisbawahi bahwa langkah Amerika Serikat mempersenjatai sayap militer kelompok teroris PKK di Suriah yakni PYD / YPG dan penolakan Washington untuk mengekstradisi Fetullah Gulen -pemimpin Organisasi Teroris Fetullah (FETO)- adalah dua isu utama yang "meracuni" hubungan Turki dan AS.
"Jika AS tidak memperbaiki kesalahannya, hubungan kita mungkin akan mengalami lebih banyak kerusakan," kata dia.
Organisasi Teroris Fetullah (FETO) dan pemimpinnya yang berbasis di AS, Fetullah Gulen, adalah dalang upaya kudeta yang digagalkan pada tanggal 15 Juli 2016. Upaya kudeta tersebut mengakibatkan 250 orang tewas dan hampir 2.200 orang luka-luka.
FETO juga diduga berada di balik kampanye jangka panjang untuk menggulingkan pemerintahan melalui infiltrasi institusi-institusi Turki, khususnya militer, kepolisian, dan kejaksaan.
-- Hubungan Turki - Uni Eropa
Cavusoglu juga membahas perkembangan terakhir hubungan Turki-Uni Eropa.
"Turki tidak memiliki kesabaran [untuk menunggu] keanggotaan UE selama 50 tahun lagi," kata Cavusoglu.
Turki mengajukan keanggotaan UE pada tahun 1987, sementara perundingan aksesi dimulai pada tahun 2005.
Namun, perundingan terhenti pada 2007 karena keberatan pemerintah Siprus Yunani serta oposisi dari Jerman dan Prancis.
Untuk mendapatkan keanggotaan, Turki harus berhasil menyelesaikan negosiasi 35 bab kebijakan yang melibatkan reformasi dan penerapan standar Eropa.
Pada bulan Mei 2016, 16 bab telah dibuka dan satu ditutup. Namun, pada bulan Desember 2016, negara anggota mengatakan tidak ada bab baru yang akan dibuka.
Menteri luar negeri mengatakan bahwa "babak baru" untuk aksesi Turki ke blok tersebut harus dibuka. Dia juga meminta Uni Eropa untuk menyetujui bebas visa bagi warga negara Turki sebagai bagian dari kesepakatan Turki-UE pada tahun 2016.
"Kami tidak memiliki masalah dengan UE atau negara mana pun di Eropa. Namun muncul beberapa statement melawan Turki datang dari beberapa negara Eropa selama masa pemilihan mereka. Kami hanya menunjukkan reaksi terhadap retorika anti-Turki mereka," tambah dia.
--‘Pendekatan positif’
Cavusoglu mengatakan, dia melihat "beberapa pendekatan positif" dari UE dalam beberapa bulan terakhir.
"Sekarang kita bisa meminimalisir perselisihan kita. Kita butuh suasana yang positif. Kami menginginkannya, orang Turki di Jerman juga menginginkannya. Tapi kami tidak akan tunduk pada kritik yang tidak adil, Eropa sudah memahaminya, "ujar dia.
Austria juga menunjukkan "pendekatan positif" terhadap Turki setelah pemilihan disana.
Dia menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Austria Karin Kneissl akan mengunjungi Turki pada 25 Januari untuk membahas hubungan bilateral.
Mengenai perselisihan yang sedang berlangsung antara pemerintah pusat Irak di Baghdad dan Pemerintah Regional Kurdi (KRG) di Erbil, Cavusoglu mengatakan bahwa Turki dapat mengambil peran sebagai mediator untuk menormalisasi hubungan antara para kedua pihak.
"Ada beberapa permintaan [ke Turki] untuk menjadi mediator [antara Erbil dan Baghdad). Saya akan mengunjungi Baghdad pada 21 Januari. Kami akan membahas hal ini di samping isu bilateral, "kata dia.
Hubungan Baghdad dan Erbil telah memanas pasca referendum yang tidak sah di KRG pada 25 September tahun lalu.
Cavusoglu juga menggarisbawahi bahwa tidak ada pulau kecil di Laut Aegea yang diberikan ke Yunani pada masa pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (Partai AK).
