Komisi pemilihan Thailand pertimbangkan pencalonan kakak raja

Muhammad Latief

BANGKOK

Komisi Pemilihan Thailand mempertimbangkan pencalonan Putri Ubolratana sebagai calon perdana menteri setelah saudaranya, Raja Maha Vajiralongkorn, menyebut pencalonan tersebut "tidak pantas" dan tidak konstitusional.

Dilansir oleh Channel News Asia, komisi itu juga akan mempertimbangkan larangan bagi Partai Thailand Raksa Chart yang mencalonkan Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi, sebagai perdana menteri.

Pemilihan pada 24 Maret adalah yang pertama sejak kudeta militer pada 2014.

Thailand telah menjadi monarki konstitusional sejak 1932 dan keluarga kerajaan memiliki pengaruh besar serta dipatuhi jutaan orang.

Pencalonan Puteri Ubolratana oleh Partai Thailand Raksa Chart, yang didirikan oleh para pendukung mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra” sangat mengejutkan dan berbeda dengan tradisi lama anggota keluarga kerajaan yang bertahan tidak terlibat dalam politik.

Ubolratna melepaskan gelar kerajaan setelah menikah dengan warga Amerika dan telah membintangi sinetron serta film aksi.

Namun dalam sebuah pernyataan yang dibacakan di semua stasiun televisi beberapa jam setelah pencalonannya, Raja Vajiralongkorn mengatakan "tidak pantas" bagi anggota keluarga kerajaan untuk memasuki politik.

Komisi pemilihan memiliki waktu hingga Jumat untuk memutuskan pencalonan sang putri. Para anggotanya tidak mungkin mengabaikan keinginan raja, yang dianggap semi-ilahi dalam masyarakat Thailand.

Pada hari Minggu, seorang aktivis mengatakan dia akan mengajukan petisi untuk mendiskualifikasi partai Thailand Raksa Chart.

"Pengumuman kerajaan memperjelas bahwa partai tersebut melanggar hukum pemilu," Srisuwan Janya, sekretaris jenderal Asosiasi untuk Perlindungan Konstitusi.

Ketua Eksekutif Thai Raksa Chart Chaturon Chaisaeng menolak mengomentari pada hari Minggu tentang permintaan untuk membubarkan partai. Dalam sebuah pernyataan, partai itu mengatakan "akan bergerak maju ke arena pemilihan untuk memecahkan masalah bagi negara".

Undang-undang pemilu melarang partai menggunakan monarki dalam kampanye.

Thai Raksa Chart adalah salah satu dari beberapa partai pro-Thaksin yang ikut dalam pemilihan.

Perdana Menteri saat ini Prayuth Chan-ocha juga ikut bertarung sebagai kandidat partai pro-militer. Prayuth adalah panglima militer Thailand pada 2014 dan memimpin kudeta yang menggulingkan pemerintahan yang dipimpin saudara perempuan Thaksin.

Keinginan untuk mencalonkan anggota keluarga kerajaan bisa menjadi bumerang bagi Raksa Chart, kata Titipol Phakdeewanich, dekan fakultas ilmu politik di Universitas Ubon Ratchathani.

"Segalanya sekarang lebih tidak terduga," kata Titipol.