Konflik kelompok bersenjata, pengamat usulkan Pemilu Papua ditunda

Hayati Nupus

JAKARTA

Pengamat politik mengusulkan agar pemerintah menunda pemilihan umum (Pemilu) di Papua, terkait adanya penyerangan kelompok bersenjata.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo mengatakan penundaan itu bisa dilakukan satu atau dua tahun, hingga situasi di Papua aman kembali.

“Saran saya khusus Papua ditunda saja, sangat tidak kondusif mengadakan Pemilu di sana,” ujar Hermawan, Selasa, di Jakarta.

Hermawan menjelaskan bahwa kontestasi politik di tengah bentrokan justru akan membuat konflik tersebut kian membesar.

Saat bertarung merebut kursi kekuasaan, lanjut Hermawan, orang sudah tidak peduli nyawa atau bangsa yang akan hancur.

Mereka, menurut Hermawan, akan berbuat apa saja demi meraih kursi kekuasaan tersebut.

Saat ini, ujar Hermawan, Papua berada dalam kondisi rawan dan setiap saat berpotensi adanya konflik terbuka.

Pemerintah, tambah Hermawan, bisa menggelar pemilu susulan khusus di Papua.

“Tidak masalah, karena jumlah penduduk Papua tidak signifikan, berbeda jika penundaan itu dilakukan di Jawa Barat atau Jawa Timur yang jumlah pemilihnya banyak,” kata Hermawan.

Minggu 2 Desember 2018 lalu, kelompok bersenjata di Papua menyerang puluhan pekerja pembangunan jalan Trans Papua di Kabupaten Nduga, Papua.

Penyerangan itu menewaskan 31 orang pekerja dan satu anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sejauh ini, tim gabungan TNI dan Polri telah mengidentifikasi 17 jenazah korban serangan tersebut.