Komite Penanganan Covid-19 dan PEN mulai susun kebijakan

JAKARTA

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2020 mulai melakukan rapat perdana untuk menyusun kebijakan strategis, pada Selasa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan rapat tersebut mencakup uraian pelaksanaan tugas komite, perkembangan kasus Covid-19, pengembangan vaksin Covid-19, hingga percepatan penanganan dampak Covid-19 dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan.

“Tim ini bertugas merumuskan sejumlah kebijakan, serta memantau dengan seksama perkembangan penanganan Covid-19 dan perekonomian nasional,” ujar Menko Airlangga dalam konferensi pers virtual, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa tugas tim antara lain memantau ketersediaan peralatan uji maupun pengembangan vaksin Covid-19, hingga program perekonomian yang bersifat multi years.

“Dalam rapat pertama tadi, kami membahas anggaran pemerintah yang nanti akan dibahas oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas, terkait dengan program multi years tersebut,” imbuh Menko Airlangga.

Satgas juga memiliki kewenangan menetapkan keputusan yang mengikat kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan instansi lainnya, serta melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait.

Kemudian pada level daerah, gubernur dan bupati/walikota membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Satgas Penanganan Covid-19.

Penanganan Covid-19 di daerah juga dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Satgas Penanganan Covid-19.

“Dengan tim terpadu ini, perencanaan dan eksekusi program-program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi bisa berjalan beriringan, keduanya ditangani oleh kelembagaan yang sama dan terkoordinasi secara maksimal,” terang Menko Airlangga.

Selanjutnya, dia mengatakan terkait pengembangan vaksin di Indonesia, komite akan melakukan program untuk research and development serta pengembangan distribusi perizinan vaksin sesuai dengan perencanaan yang ada dan masih akan dibahas dalam beberapa rapat mendatang.

Komite juga akan merencanakan program kerja sama pembuatan serta pendistribusian vaksin dan obat-obatan pembentuk anti-bodi dan daya tahan tubuh secara matang.

“Dari sisi penanganan Covid-19, beberapa strategi utama yang akan ditempuh salah satunya peningkatan Surveilans TLI (Test, Lacak-Kontak, dan Isolasi),” ungkap Menko Airlangga.

Dia mengatakan pemerintah terus mendorong kesiapan industri kefarmasian dan juga industri kesehatan.

Rapat juga menggarisbawahi mengenai perkembangan kasus Covid-19 di 8 provinsi dengan jumlah kasus Covid-19 tinggi yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada Desember 2020.

“Kita akan fokus mempercepat penurunan kasus di delapan provinsi tersebut, termasuk dengan sosialisasi yang masif,” tegas Menko Airlangga.

Sementara itu, dia mengatakan kebijakan utama pemerintah dari sisi ekonomi antara lain melanjutkan stimulus fiskal 2020 dan stimulus fiskal 2021.

“Kita melihat stimulus fiskal yang ada akan terus kita monitor agar sampai akhir tahun ini belanja negara yang masih di atas Rp1000 triliun itu bisa direalisasikan dalam 6 bulan,” jelas dia.

Prioritas belanja juga diarahkan pada sektor-sektor yang memberi dampak multiplier tinggi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan maupun terhadap pertumbuhan ekonomi.