Muhammad Latief
JAKARTA
Centre of Reform on Economics (Core) sebuah lembaga think tank untuk isu ekonomi memprediksi, pemerintah sulit mencapai pertumbuhan ekonomi 5,2 persen akhir tahun ini.
Angka ini bahkan di bawah target pemerintah yang mencapai 5,4 persen. Hal ini disebabkan rendahnya konsumsi dan kinerja perdagangan yang belum maksimal.
“Melihat pertumbuhan ekonomi global dan domestik, maka jika tidak ada perbaikan kebijakan pemerintah yang signifikan, target pertumbuhan ekonomi sulit dicapai,” ujar Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal dalam pemaparan CORE Quarterly Review di Jakarta, Selasa.
Sebelumnya, Core memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh hanya 5,1-5,2 persen pada tahun ini. Prediksi ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi pada 2017 yang hanya 5,07 persen.
Menurut Faisal, ada banyak tantangan untuk mencapai pertumbuhan tersebut. Terutama melemahnya kinerja ekspor-impor yang mengakibatkan pelemahan kontribusi net-ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi.
Padahal, sebut Faisal, net-ekspor ini menjaga pertumbuhan ekonomi tetap pada kisaran 5 persen meski konsumsi rumah tangga merosot hingga di bawah 5 persen.
Menurut Faisal, net-ekspor turun karena melemahnya harga komoditas andalan ekspor dan kenaikan harga minyak dunia. Pada triwulan pertama tahun ini, surplus perdagangan hanya USD0,3 miliar, jauh lebih rendah dibanding periode sama tahun lalu yang mencapai USD4,1 miliar.
Defisit migas, menurut Faisal, menyumbang besar pada berkurangnya surplus perdagangan. Prediksi dia, tren ini akan terus berlanjut. Pada kuarter I/2016 defisit migas hanya USD0,4 miliar namun pada kuarter I/2018 melonjak menjadi USD2,7 miliar.
Di sisi non migas, pada kuartal ini surplus menyusut menjadi USD3 miliar dari sebelumnya USD6,7 pada kuartal I/2017. Penyusutan ini didorong oleh pelemahan harga komoditas, sebut Faisal, meski harga hasil tambang masih tinggi.
“Ada masalah di manufaktur. Tahun lalu tumbuh 20 persen pada kuartal I, sekarang hanya 4,6 persen,” ujar Faisal.
Hal lain yang perlu diwaspadai adalah di saat melemahnya ekspor non migas, impor non migas justru naik signifikan, dari 7 persen pada kuartal I/2017 menjadi 24 persen pada kuartal ini.
Di sisi lain, konsumsi swasta juga belum menunjukkan indikasi pemulihan. Hal ini, menurut Faisal, terlihat dari komposisi pengeluaran rumah tangga yang menunjukkan proporsi belanja yang turun dan proporsi tabungan yang naik.
Untuk tabungan, proporsinya naik dari 19 persen pada kuartal I/2017 menjadi 21,6 persen pada kuartal ini. Sementara, proporsi belanja turun dari 65,2 persen pada kuartal I/2017 menjadi 65 persen pada kuartal I tahun ini.
Demikian juga konsumsi pada sektor lain, seperti penjualan kendaraan bermotor dan barang ritel.
Pemerintah, menurut Faisal, harus menggenjot konsumsi, khususnya konsumsi swasta. Setidaknya kebijakan yang tidak menekan tingkat konsumsi masyarakat. Pada saat bersamaan, penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk mendorong daya beli masyarakat golongan bawah harus terus dilakukan.
“Jadi konsumsi golongan bawah terjaga, golongan atas juga. Konsumsi masyarakat menengah ke atas memberikan pengaruh besar pada konsumsi secara keseluruhan,” ujar dia.
Ekonom Core Akhmad Akbar Susamto mengatakan untuk mempercepat efektivitas belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, realisasi belanja seharusnya dilakukan di awal tahun, bukan menumpuk pada bulan-bulan akhir tahun anggaran.
Realisasi belanja modal pemerintah pada kuartal I/2018 turun 11 persen dari Rp11 triliun pada kuartal I/2017 menjadi Rp9,7 triliun pada kuartal I tahun ini.
news_share_descriptionsubscription_contact


