Pemerintah instruksikan daerah tutup pelabuhan yang tak terkelola

Erric Permana

JAKARTA

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta kepala daerah untuk menutup pelabuhan yang tidak dikelola dengan baik.

Menurut dia, langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan tata kelola transportasi penyeberangan.

“Menutup fungsi pelabuhan yang tidak governance yang tidak mengikuti aturan yang berlaku,” ujar Budi Karya Sumadi di Jakarta, Jumat.

Dia menyebut ada pemerintah daerah yang memaksakan untuk membuat puluhan pelabuhan di daerahnya.

Namun, pelabuhan tersebut tidak dikelola dengan baik. Dia pun meminta pemerintah daerah untuk tidak memaksakan diri dengan membuat banyak pelabuhan.

“Ada beberapa daerah memaksakan satu kabupaten ada 40 pelabuhan. Saya minta dikurangi sejauh dia bisa melakukan manajemen,” tambah dia.

Dia juga meminta Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk lebih tegas melakukan pengecekan terhadap sarana yang ada di seluruh Indonesia.

Dia juga meminta agar KSOP memberikan hukuman bagi penyedia jasa transportasi yang melanggar aturan.

“Lakukan suatu punishment bagi mereka yang tidak layak tidak boleh berjalan,” tambah dia.

Budi mengaku mendapatkan perintah dari Presiden RI Joko Widodo untuk mengumpulkan seluruh pihak yang berkaitan dengan transportasi dari pusat hingga daerah. Ini dilakukan untuk berkoordinasi dan menata kembali organisasi.

Organisasi yang nantinya akan ditata, Budi Karya mengusulkan agar manajemen angkutan penyeberangan sungai dan danau dijabat oleh tingkat Eselon II dari sebelumnya berasal dari Eselon III.

“Di daerah ini kan macam danau toba itu kan tidak ada fungsi kita di sana. Saya ingin ada pengawasan fungsi kepengawasan di sana, sehingga bisa secara reguler itu dilakukan suatu pengawasan,” jelas Budi Karya

Dia juga meminta Pemerintah Daerah untuk bersama-sama bersinergi untuk ikut mengawasi transportasi di daerahnya masing-masing.

“Bukan soal transportasi saja banyak hal yang sifatnya koordinasi otonomi daerah ini yang harus kita bangun kembali. Saya tidak bermaksud menyalahkan siapa-siapa yang kita upayakan adalah kita bersama-sama meningkatkan dan mereformasi fungsi tersebut,” tegas dia.

Sebelumnya, dalam kurun waktu beberapa bulan telah terjadi kecelakaan pada transportasi penyeberangan yang menimbulkan banyak korban tewas.

Kasus pertama yakni tenggelamnya Kapal KM Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara. Dalam kecelakaan itu ratusan orang tewas tenggelam lantaran kapal tersebut mengangkut penumpang melebihi kapasitas.

Kasus Kedua yakni kandasnya kapal feri KM Lestari Maju di Sulewasi Selatan. 34 orang tewas akibat kecelakaan itu. Diduga nahkoda kapal sengaja mengandaskan kapal itu lantaran cuaca buruk dan diduga ada kebocoroan di lambung kapal.