Pizaro Gozali İdrus
09 Januari 2019•Update: 09 Januari 2019
Pizaro Gozali
JAKARTA
Ratusan warga Thailand menggelar demonstrasi di Bangkok untuk menentang kemungkinan penundaan pemilu, lansir Bangkok Post pada Selasa.
Demonstrasi, yang diinisiasi pegiat HAM dan mahasiswa ini, mendesak pemerintah Thailand menggelar pemilu sesuai jadwal pada 24 Februari.
Pemerintah Thailand, yang masih dikuasai militer, berencana menunda pemilu karena persiapan pelantikan Raja Maha Vajiralongkorn pada tanggal 4 Mei.
Pengacara HAM Anon Nampa, yang memimpin aksi ini, mengatakan demonstrasi bertujuan meminta Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO) memastikan pemilu berjalan sesuai waktunya.
“Protes juga akan diadakan di sejumlah provinsi. Kami percaya upacara kerajaan dapat berlangsung pada saat yang bersamaan,” kata dia.
Anon mengatakan pernyataan Wakil Perdana Menteri Wissanu Krea-ngam, yang menyebut penundaan mungkin hanya memakan waktu satu bulan, memiliki dampak yang serius.
Pemerintah Thailand di bawah kepemimpinan Prayut Chan-O-Cha telah menyatakan berulang kali menunda pemilu, yang sebelumnya direncanakan pada 2015.
Terakhir, Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha mengatakan pemilu akan diagendakan pada Februari 2019. Beberapa pihak khawatir jadwal pemilu 2019 itu pun akan mundur lagi.
Chan-O-Cha telah menyatakan bahwa jadwal pemilihan dapat diubah sekali lagi sesuai dengan kondisi politik di negara tersebut.
Pengamat politik berpendapat bahwa militer tak akan melepaskan pemerintahannya hingga mereka yakin bahwa partai-partai politik yang didukung mereka akan memenangi pemilu.
Sebelumnya, KPU Thailand menegaskan pemilu akan tetap digelar pada 24 Februari. Jika harus mundur, pemilu akan digelar selambat-lambatnya pada 9 Mei.
