Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Pemerintah menyatakan ekonomi Indonesia pada tahun depan berpotensi tumbuh 5,4-5,8 persen. Ini dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia saat melanjutkan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) di Jakarta, Kamis.
“Potensi tersebut didasarkan pada beberapa perkembangan yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir,” ungkap Menteri Sri.
Dari sisi permintaan agregat, menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mulai ditopang secara seimbang oleh empat mesin pertumbuhan yaitu konsumsi, investasi, ekspor dan belanja Pemerintah.
“Selama tiga tahun terakhir, inflasi kita pada kisaran 3,5 persen, lebih rendah dibanding rata-rata inflasi selama sepuluh tahun terakhir sebesar 5,6 persen,” ungkap Menteri Sri.
Perkembangan harga domestik dan laju inflasi, lanjut dia, telah mengalami penurunan dan semakin stabil dan itu merupakan faktor penting dalam menjaga tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat.
Menteri Sri menambahkan bahwa investasi secara bertahap juga mulai pulih kembali yang ditopang oleh kesehatan sektor perbankan dan pasar modal, pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, serta meningkatnya daya saing iklim usaha dan investasi Indonesia.
“Kinerja ekspor telah mulai menunjukkan peningkatan sejak 2017 setelah beberapa tahun sebelumnya terus mencatat kontraksi,” imbuh dia.
Capaian-capaian tersebut, menurut dia, telah mampu membawa perbaikan persepsi pelaku usaha terhadap prospek investasi di lndonesia dan membawa dampak positif untuk mendorong minat investor pada pasar dalam negeri.
Dari sisi produksi, Menteri Sri menjelaskan, pertumbuhan sektoral cukup merata baik sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang sangat dipengaruhi oleh harga komoditas dan perdagangan global.
Pertumbuhan sektor sekunder seperti manufaktur dan konstruksi, menurut Menteri Sri, juga mulai bergerak serta pertumbuhan sektor tersier seperti telekomunikasi, perdagangan, hotel, restoran dan sektor jasa keuangan juga cukup sehat.
“Faktor-faktor tersebut merupakan landasan untuk menopang pertumbuhan ekonomi lndonesia,” ungkap dia.
Namun demikian, perubahan kondisi global menuju kenormalan yang baru, lanjut Menteri Sri, mampu menciptakan gejolak dan tekanan yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi domestik.
“Sebagaimana kita pahami bersama, pada saat ini banyak nilai tukar negara emerging dan negara maju mengalami tekanan terhadap dolar AS, termasuk lndonesia. Kondisi fundamental Indonesia saat ini cukup kuat untuk menghadapi tekanan ini, sebagaimana ditunjukkan pula pada periode tekanan global sebelumnya,” aku Menteri Sri.
Pemerintah, menurut dia, menyadari perlu diambil langkah-langkah responsif untuk menghadapi risiko berlanjutnya tekanan eksternal dan dampak dari proses terjadinya keseimbangan global yang baru.
“Dalam menghadapi risiko tersebut, arah kebijakan pemerintah saat ini akan lebih difokuskan pada strategi menjaga stabilitas dan penguatan fundamental ekonomi domestik,” ucap Menteri Sri.
Pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk tetap meningkatkan kewaspadaan serta siap mengambil kebijakan yang diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas keuangan dan ekonomi dan menjaga keberlangsungan pembangunan.
Dalam jangka pendek, fokus koordinasi kebijakan, menurut dia, diprioritaskan pada upaya menjaga dan memperkuat stabilitas ekonomi dan keuangan dengan menjaga nilai tukar rupiah, inflasi yang rendah, defisit fiskal yang sehat, dan defisit transaksi berjalan yang aman.
Dalam hal kebijakan fiskal, pemerintah akan memperkuat posisi ketahanan fiskal melalui langkah-langkah untuk mengarahkan kebijakan fiskal guna menjaga APBN secara kredibel, dalam rangka menciptakan ruang fiskal yang memadai bagi stabilisasi dan menjamin kesinambungan fiskal, serta mengupayakan perbaikan posisi keseimbangan primer menuju positif dalam jangka menengah.
“Disadari bahwa pilihan kebijakan ini membawa risiko pada pencapaian sasaran pertumbuhan dalam jangka pendek, namun langkah ini akan memperkuat fondasi ekonomi guna menjamin keberlangsungan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi beberapa tahun ke depan dan dalam jangka menengah,” urai dia.
